nomor 61. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun. nomor 61

2015 No. Nomor Peraturan: 61: Tahun Peraturan: 2014: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat Penetapan: DKI Jakarta: Tanggal Penetapan: 02 Juli 2014: Tanggal. Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik. Judul. PENDAHULUAN Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai tahun 2013. KEPELABUHANAN . Pengumuman Bidikmisi Vokasi 2013. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan birokrasi republik indonesia nomor 61 tahun 2014 nomor 68 tahun 2014 nomor 08/skb/menpan-rb/10/2014 tentang perencanaan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia, menteri dalam negeri republik indonesia, dan Hasil penelitian ini ialah bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi membolehkan aborsi akibat perkosaan karena korban perkosaan mengalami trauma psikolgis, dengan persyarataan kehamilan tidak lebih dari 40 hari, dan diselenggarakan dengan prosedur yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab. peraturan gubernur jambi nomor 15 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan gubernur jambi nomor 11 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah daerah . Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. 61. pdf. Nomor surat : 03/IV. Tahun. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 19. 61, BD 2018/43. bahwa penyelesaian pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Judul. Judul. Marshall (Kep. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan,. 2010. Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77M ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2012Tentang Mekanisme Pindah Tugas Pegawai Negeri Sipil Ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. d. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelaiklautan Kapal. nomor: 61/pmk. KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN. 0 MiB: 49Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. CO. ) Mikronesia (Kep. 1. Nomor. Indonesia, Kementerian Perdagangan. 4 Pokok Peraturan dalam PMK Nomor 61/PMK. Tipe Dokumen. Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK. Mengatur tentang prinsip satu data, jenis data, penyelenggaraan satu data, Forum satu data dan komisi satu data, pembinaan,. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta. U. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan. 06 KB) 312. pdf. bahwa Limbah Radioaktif yang berasal dari pemanfaatan tenaga nuklir berpotensi membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja, masyarakat, dan 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549); 2. 10/2022 tentang nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 november 2022 sampai dengan 29 november 2022 menteri keuangan republik indonesia,NOMOR 61/PERMEN-KP/2020 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Indonesia, Kabupaten Karanganyar. Permenkes No. 30-03-2022. Tempat Penetapan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman. METADATA PERATURAN. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020. 03/2022 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri T. mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). +61: AU, CX, CC +62: ID +63: PH +64: NZ, PN +65: SG +66: TH +67: nihil. Peraturan Menteri Keuangan, 61 TAHUN 2023. NOMOR: 61 TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Peraturan Perundang-undangan. STATUS PERATURAN. Azerbaijan 994 16. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Mendikbudristek Nomor 58/M/2022, Nomor 59/M/2022, Nomor 60/M/2022, Nomor 61/M/2022, dan Nomor 145/M/2022. TENTANG. Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM. TENTANG. 04/2018 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 51/pmk. U. Peraturan Perundang-undangan. Belum Tersedia. 61, LN. Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 7. STATUS PERATURAN. manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK. NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu. Tematik. ) * Hongkong dan Makao adalah Daerah Administratif Khusus Negara China. : Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2019 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dokumen Terkait. Peraturan Menteri Perdagangan NO. 2002 No. E. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan. Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019; dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022. Jl. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro) (312. Tanggal Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kepelabuhan. Singkatan Jenis. GO. NOMOR 61/PERMEN-KP/2020 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Tipe Dokumen. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. STATUS PERATURAN. Download. Pilih CALL / PANGGIL. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. - iv - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi Publik dapat berjalan lebih efektif dan bernegara. : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERGUB: Tempat Penetapan: BALI: Tanggal Penetapan: 13 October 2020: Tanggal Pengundangan: 13 October 2020: Subjek:NOMOR 61 /POJK. 61 Tahun 1971 Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 6150, Jdih. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2019 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya DETAIL. 1 MiB: 74: Perbup Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Tugas Kediklatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan: 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 qanun acehBeranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011. Indonesia, Kabupaten Gunungkidul. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang KepelabuhananNOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1990. Status Peraturan. 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 61, BD 2021/61. Nomor. Belgia. Bahama 1-242 17. GO. Pokok-pokok pembahasan dalam pembahasan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 yaitu: Penyesuaian atas perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga berdasarkan Peraturan Presiden No. 2018. NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN KELAS AIR PADA AIR SUNGAI GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Oaerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air diPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. METADATA PERATURAN. Hasan Basry Kandangan. 04/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK. 19690824 199903 1 001 . Preview. Sumber file : PERATURAN. Tanggal Pengundangan. 06 KB. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku: a. 290, TLN NO. NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN I. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Daa Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 61. Ikuti kami di Google Berita. ABSTRAK PERATURAN. 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Permendikbud No. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. 61. 04/2017 Tahun 2017 Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah DETAIL. Di saat-saat terakhir jabatannya, Presiden Susilo Bambang meneken keputusan kontroversial: melegalkan aborsi. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 83/Pdt. ID : 19 HLM. Judul. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status ; Peraturan Gubernur (PERGUB) 6 / 2023 : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 61 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Baca Juga : Permenkes Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas. Informasi Setiap Saat. Judul. nomor 61 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan gubernur jawa timur nomor 76 tahun 2020 tentang pemanfaatan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa pemerintah melalui toko daring di lingkungan provinsi jawa timur dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur jawa timur, menimbang: a. NOMOR 61/PMK. 2013. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 61 Tahun 2020 TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. (1) SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Biaya Lain-lain DU Jalur Undangan 2012/2013. 2 - 3. PP. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 61, LN. PERBUP Nomor 61 Tahun 2021. KEPELABUHANAN . NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14. NO. summary pojk 61 - 07 - 2020. PP No. U. 2017. 61. E. menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK. T. U. NOMOR 61 TAHUN 2016 . E. covid-19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. summary pojk 61 - 07 - 2020. NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa. Fax (021)385 8321. Menyatakan tidak sah Surat Kepala Desa Rowosari Nomor 140/318/RWSR/2021 Perihal : Surat Pemberhentian Pembangunan. 04/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan direktur jenderal bea dan cukai atau pejabat bea dan cukai menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf huruf c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe, Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. 2016/ No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang. Meskipun gaji PPPK Paruh Waktu bisa diperkirakan lebih kecil dibanding honorer yang bekerja penuh, namun PPPK Paruh Waktu akan mendapatkan. U. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. U. 04/2016. bahwa proses globalisasi telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam sehingga perlu mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing nasional; b. Judul. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61. 282, TLN NO. 2009 No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 61 TAHUN 2020TENTANGBARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAHSELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAIPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi serta. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun. 64, LN. Ida Haerani 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994.